Muhammad Hidayat Nur Wahid

Profil

Al Ustadz Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A. (lahir 8 April 1960) adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2004-2009 dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029. Beliau tercatat berhasik duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari tahun 2004 hingga kini. Ia juga merupakan salah satu deklarator dan presiden kedua Partai Keadilan Sejahtera.

Setelah lulus dari Gontor pada tahun 1978, Ustadz Hidayat Nur Wahid mendaftar masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Meskipun sebelumnya ingin melanjutkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, namun karena merasa hal tersebut  terlalu berat baginya maka diputuskan untuk mendalami ilmu agama Islam yang menurutnya lebih mudah. Beliau memilih masuk fakultas syariah dan sempat mengikuti pelatihan kaderisasi Himpunan Mahasiswa Islam di kampus tersebut.

Setahun kemudian, beliau mendapat beasiswa untuk studi sarjana di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Beliau memilih masuk ke fakultas dakwah dan ushuluddin, dan lulus dengan predikat cum laude pada tahun 1983. Setelah lulus sarjana, beliau melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang magister (lulus 1987) dan doktor (lulus 1992) di universitas yang sama. Di Madinah, beliau aktif berorganisasi hingga terpilih sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Arab Saudi periode 1983-1985.

Pemikiran dan pandangan politik

Seorang doktor lulusan Arab Saudi, Hidayat dikenal memegang teguh ideologi Islam moderat. Ia menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang wajib dipatuhi, dan mengusulkan perlunya ada Atase Agama untuk kedutaan-kedutaan besar di beberapa negara tertentu. Saat terjadinya kudeta yang menjatuhkan Presiden Mesir Muhammad Mursi (yang notabene berasal dari partai yang didominasi oleh anggota Ikhwanul Muslimin, organisasi yang merupakan rujukan utama gerakan dakwah PKS) oleh pihak militer dan pembunuhan besar-besaran warga sipil yang menolak kudeta pada pertengahan 2013, Hidayat menyatakannya sebagai “kejahatan demokrasi” dan menyerukan militer Mesir untuk “belajar dari Indonesia”. Namun, ketika Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dinyatakan sebagai tersangka, Hidayat menduga bahwa hal tersebut merupakan konspirasi yang mungkin melibatkan Zionis karena menurutnya PKS sering membantu Palestina.

Sejak Juni 2012, Hidayat duduk di Liga Muslim Dunia sebagai perwakilan Indonesia.

Sebagai Ketua MPR, Hidayat mendukung RUU Pornografi (di mana PKS menjadi salah satu pendukung utamanya), dan menyatakan RUU tersebut tidak bertujuan memberangus kreasi seni. Ia juga berpendapat perlunya undang-undang yang mengatur peredaran minuman keras, tetapi menolak berkomentar mengenai pelarangan konser Lady Gaga yang disuarakan oleh partainya, PKS.

Hidayat juga mempromosikan kerukunan beragama, dibuktikan dengan kesiapannya merangkul umat Katolik dalam membangun Jakarta jika terpilih menjadi gubernur, dan mengajak rakyat untuk menciptakan kehidupan beragama yang “indah dan berseni”.

Ia juga terkenal sebagai salah satu wakil rakyat yang vokal dalam menyuarakan pencegahan korupsi. Bersama beberapa tokoh nasional seperti Amien Rais dan Gus Dur, Hidayat mendeklarasikan Komite Penyelamat Kekayaan Negara pada 28 Juli 2008. Hidayat juga angkat suara saat terjadinya perseteruan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Desember 2012, mendesak Polri untuk merelakan penyidiknya yang bertugas di KPK. Hidayat juga turut mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ketika kasus suap menimpa Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, Hidayat dengan sinis menganjurkan para koruptor untuk “menggasak lebih banyak uang negara” agar bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan, sebagai bentuk protesnya terhadap putusan pengadilan yang memvonis Luthfi kurungan 16 tahun dan denda Rp. 1 miliar pada Desember 2013. Namun begitu, Hidayat mengimbau pada kader PKS untuk memenuhi panggilan KPK dan mengklaim bahwa partainya selalu bersikap kooperatif dalam usaha pemberantasan korupsi.

Hidayat juga pernah mengingatkan Indonesian Corruption Watch untuk “tidak mengorupsi kebenaran” terkait penyebutan sejumlah nama kader PKS sebagai politisi yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Penghargaan

Ustadz Hidayat Nur Wahid mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta pada 15 Agustus 2009 dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan tahun 2009

Riwayat Pendidikan

• SDN Kebondalem Kidul I, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Tamat 1972
• Pondok Pesantren Walisongo, Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. 1973
• Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Tamat 1978
• IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 1979.
• Universitas Islam Madinah, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Saudi Arabia; Skripsi “Mauqif Al-Yahud Min Islam Al Anshar” (Sarjana), tamat 1983.
• Program Master Universitas Islam Madinah, Departemen Aqidah Thesis “Al Bathiniyyaun Fii Indonesia, ‘Ardh wa Dirosah”. (Master), tamat 1987.
• Program Doktor, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Tamat 1992.

Riwayat Pekerjaan

• Wakil Ketua MPR RI 2014 – 2019 dan 2019-2024.
• Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera 2015-2020 dan 2020-2025
• Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI. 2012 – 2014.
• Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI, 2009 – 2012
• Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia 2004 – 2009.
• Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta
• Dosen Pascasarjana IAIN Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
• Dosen Pascasarjana Universitas Islam Asy – Syafiiyah, Jakarta.

Riwayat Organisasi

• Anggota PII, 1973
• Andalan Koordinator Pramuka Gontor Bidang kesekretariatan, 1977 – 1978
• Training HMI IAIN Yogyakarta, 1979
• Sekretaris MIP PPI Madinah, Arab Saudi, 1981 – 1983
• Ketua PPI Arab Saudi, 1983 – 1985
• Ketua Yayasan Al-Haramain, 1994
• Deklarator PK (1998).
• Ketua MPP PK (1998-1999).
• Presiden PK & PKS (2000-2004).
• Ketua FPKS DPRRI (2012-2014).
• Wakil Ketua Majlis Syura PKS (2015-2025).
• Ketua Majlis Tahkim/Mahkamah Partai (2016-2021).
• Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI Pusat
• Ketua Dewan Penasehat IKADI
• Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor
• Anggota Dewan Penasehat KAICIID (King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue), Wina, Austria
• Anggota Majelis Tinggi Muslim World League, Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi